LAMPUNG SELATAN,-proyek Bantuan Pemerintah Program Revitalisasi Sekolah Menengah pertama (SMP) lestari kecamatan tanjung bintang kabupaten Lampung selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2026 senilai Rp.966.918.000,-, kembali menuai sorotan tajam. Proyek berjangka waktu 120 hari kalender diduga kuat menyimpang dari aturan swakelola dan perundang-undangan yang berlaku.
Berdasarkan investigasi di lapangan, proyek pembangunan fisik yang ini seharusnya dikelola dan dikerjakan langsung oleh Panitia Pembangunan Sekolah dan Pihak (P2SP) bersama pihak sekolah.
Namun, fakta di lokasi justru menunjukkan adanya penyimpangan serius:
Menurut narasumber yang enggan nama nya di publikasi,proyek revitalisasi yang harusnya Swakelola, Pekerjaan fisik terindikasi kuat dialihkan dan diborongkan kepada pihak luar panitia.
“,pekerjaan bangunan revitalisasi di SMP lestari ini di borongkan mas,ada dua pemborong yang mengerjakan tapi saya gak berani nyebut nama pemborongnya mas”,jelas salah satu pekerja kepada media Jum,at 19/11/2026.
Praktik pengalihan proyek swakelola ini jelas melanggar Perpres Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait larangan pengalihan total pekerjaan swakelola, serta berpotensi dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena berpotensi merugikan keuangan negara akibat penyalahgunaan wewenang.
Sesuai ketentuan, dana bantuan semestinya disalurkan langsung dari Kemendikdasmen ke rekening sekolah, di mana Kepala Sekolah bersama P2SP menyusun RAB secara rinci, menggunakannya secara transparan, serta wajib melaporkan pertanggungjawabannya secara akuntabel kepada pemerintah dan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, Kepala sekolah SMP lestari kecamatan tanjung bintang belum memberikan tanggapan resmi terkait dugaan pemborongan proyek kepada pihak luar panitia. Aparat penegak hukum dan instansi berwenang didesak segera turun tangan melakukan audit mendalam terhadap pelaksanaan proyek ini.
redaksi media jejak kriminal news.com membuka ruang kepada pihak yang berkepentingan untuk memberikan hak jawab agar pemberitaan selalu dapat berimbang.*(Tirta)

