LAMPUNG SELATAN,-kemeriahan Lamsel Fest 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-70 Kabupaten Lampung Selatan memang menyedot perhatian publik. Panggung hiburan, parade budaya, pertunjukan otomotif hingga konser musik menjadi suguhan bagi masyarakat.
Namun, di balik gemerlap panggung dan riuhnya hiburan, ada realitas yang tidak boleh dilupakan oleh pemerintah daerah: masih banyak pekerjaan rumah yang menunggu penyelesaian.
Lampung Selatan bukan hanya membutuhkan festival. Lampung Selatan membutuhkan keberanian pemerintah menyelesaikan persoalan mendasar yang selama ini dirasakan masyarakat.
Di sektor infrastruktur, sejumlah wilayah masih bergulat dengan jalan rusak. Bahkan, warga di sejumlah desa harus bergotong royong memperbaiki akses jalan menggunakan biaya sendiri. Jalan penghubung Sukabanjar–Banjarsuri di Kecamatan Sidomulyo dan ruas Tanjung Ratu–Sumber Agung menjadi gambaran persoalan pemerataan pembangunan yang patut mendapat perhatian.
Di sektor pendidikan, dugaan pungutan liar terhadap guru PPPK paruh waktu dan sekolah di Kecamatan Sragi menjadi persoalan serius yang harus ditindaklanjuti. Belum lagi laporan dugaan penyimpangan Dana BOS serta temuan kelebihan pembayaran pengadaan meubelair dan peralatan TIK senilai Rp716 juta yang diberitakan berdasarkan pemeriksaan BPK.
Sementara di sektor kesehatan, pemberitaan mengenai dugaan pungutan terhadap 28 Puskesmas dalam proses penyusunan laporan keuangan juga membutuhkan jawaban terbuka dari Dinas Kesehatan.
Ini bukan persoalan kecil. Pendidikan dan kesehatan merupakan kebutuhan dasar masyarakat, bukan sekadar pelengkap program pemerintah.
JANGAN SAMPAI RAKYAT HANYA DIAJAK BERGEMBIRA, TETAPI PERSOALANNYA DIBIARKAN MENUNGGU.
Pemerintah tentu berhak menyelenggarakan festival dan hiburan. Namun, masyarakat juga berhak mengetahui berapa anggaran yang digunakan, dari mana sumber pembiayaannya, serta apa manfaat ekonominya.
Target perputaran ekonomi Rp15 miliar yang pernah disampaikan dalam penyelenggaraan Lamsel Fest juga perlu dibuktikan melalui data realisasi yang transparan.
Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama harus memastikan bahwa kemeriahan perayaan tidak menggeser prioritas pembangunan dan pelayanan publik.
Sebab, ukuran keberhasilan seorang kepala daerah bukan seberapa meriah panggung yang mampu dibangun, bukan pula seberapa banyak artis yang mampu didatangkan.
Ukuran keberhasilan kepemimpinan adalah seberapa banyak jalan rusak diperbaiki, seberapa bersih dunia pendidikan dari pungutan liar, seberapa baik pelayanan kesehatan, dan seberapa adil pembangunan dirasakan masyarakat hingga pelosok desa.
Rakyat tidak membutuhkan pemerintah yang hanya pandai membuat keramaian. Rakyat membutuhkan pemerintah yang hadir ketika mereka menghadapi kesulitan.
Panggung hiburan boleh selesai dalam enam hari. Namun, tanggung jawab pemerintah terhadap rakyat tidak boleh berhenti setelah festival berakhir.
Kini masyarakat menunggu jawaban, bukan sekadar pertunjukan.*(Red)

