Jum. Nov 20th, 2026

GUNUNG LEMATANG NYARIS GUNDUL, GUBERNUR LAMPUNG DAN DLH PROVINSI JANGAN TUTUP MATA! Polda DIMINTA TURUN, ADA APA DENGAN PENGAWASAN TAMBANG?

LAMPUNG SELATAN,-kerusakan bentang alam di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, semakin memunculkan pertanyaan serius. Aktivitas pengerukan tanah dan batu diduga berlangsung dalam skala besar. Perbukitan terkupas, lereng terbuka, alat berat beroperasi, sementara truk pengangkut material terus keluar-masuk kawasan tersebut.

Material yang dikeruk diperkirakan mencapai ratusan meter kubik per hari. Angka tersebut masih memerlukan pengukuran dan verifikasi lapangan oleh instansi berwenang.

Namun, persoalan yang lebih besar bukan hanya seberapa banyak material yang dikeluarkan dari perut bumi, melainkan siapa yang mengawasi, siapa yang memberikan izin, dan mengapa belum ada kepastian tindakan dari pemerintah maupun aparat penegak hukum.

Kini sorotan tidak lagi hanya tertuju kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan.

Gubernur Lampung, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung, hingga Polda Lampung harus ikut menjawab persoalan ini.

GUBERNUR RAHMAT MIRZANI DJAUSAL, DI MANA PENGAWASAN PERTAMBANGAN?

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal tidak boleh menganggap persoalan ini hanya sebagai urusan pemerintah kabupaten.

Sektor pertambangan memiliki mekanisme kewenangan yang melibatkan pemerintah pusat dan provinsi. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 memberikan delegasi sebagian kewenangan perizinan, pembinaan, dan pengawasan pertambangan mineral bukan logam, mineral bukan logam jenis tertentu, serta batuan kepada pemerintah provinsi.

Karena itu, apabila material yang diambil di Lematang termasuk komoditas yang berada dalam lingkup kewenangan tersebut, Pemerintah Provinsi Lampung harus memastikan legalitas dan pengawasan kegiatan usahanya.

Pertanyaannya:

– Apakah lokasi tersebut masuk wilayah izin usaha pertambangan?
– Siapa pemegang izin kegiatan?
– Apakah kegiatan penggalian sesuai dengan dokumen dan batas wilayah yang diizinkan?
– Apakah pengawasan teknis pertambangan pernah dilakukan?
– Apakah kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan telah dipenuhi?

Jangan sampai pemerintah provinsi baru mengetahui persoalan setelah bentang alam berubah dan masyarakat menyampaikan protes.

DLH PROVINSI LAMPUNG, APAKAH KERUSAKAN BENTANG ALAM TIDAK MENJADI PERHATIAN?

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung juga harus memberikan perhatian serius.

Pemandangan perbukitan yang terkupas dan kawasan yang semakin terbuka membutuhkan pemeriksaan lingkungan secara menyeluruh.

DLH perlu memastikan apakah kegiatan tersebut memiliki persetujuan lingkungan yang sesuai, apakah pengelolaan dampaknya dijalankan, serta apakah terdapat potensi kerusakan lingkungan yang harus segera ditangani.

Jangan hanya memeriksa dokumen di atas meja.

Pemeriksaan lapangan diperlukan untuk mengetahui kondisi lereng, sistem drainase, potensi erosi, sedimentasi, perubahan kontur tanah, serta dampak terhadap lingkungan dan masyarakat sekitar.

Jika ditemukan pelanggaran, pemerintah harus menggunakan kewenangan pengawasan dan penegakan administratif sesuai ketentuan.

Pertanyaan untuk Kepala DLH Provinsi Lampung sangat sederhana:

Apakah sudah ada pemeriksaan terhadap aktivitas pengerukan di Desa Lematang? Jika belum, apa yang ditunggu?

KAPOLDA LAMPUNG, JANGAN BIARKAN DUGAAN TAMBANG TANPA IZIN BERLARUT-LARUT!

Sorotan berikutnya mengarah kepada Kapolda Lampung Irjen Pol. Helfi Assegaf.

Polda Lampung sebelumnya telah menunjukkan penindakan terhadap praktik pertambangan emas ilegal di Kabupaten Way Kanan. Pada Maret 2026, Polda Lampung mengumumkan penanganan perkara tersebut dengan 14 orang ditetapkan sebagai tersangka.

Langkah penegakan hukum itu menunjukkan bahwa persoalan pertambangan ilegal dapat ditindak melalui proses hukum apabila unsur pidananya terpenuhi.

Kini masyarakat berharap aparat juga memberikan perhatian terhadap dugaan aktivitas pertambangan di Desa Lematang.

Polda Lampung, khususnya Ditreskrimsus, diharapkan melakukan pendalaman terhadap:

1. Legalitas kegiatan penggalian dan pengambilan material.
2. Identitas pihak yang mengendalikan dan memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.
3. Asal-usul material dan tujuan distribusinya.
4. Dokumen perizinan serta kemungkinan pelanggaran ketentuan pertambangan.
5. Potensi kerugian negara dan dampak lingkungan apabila ditemukan unsur pelanggaran.

Jika ditemukan indikasi tindak pidana, proses hukum harus berjalan berdasarkan alat bukti dan ketentuan perundang-undangan.

Jangan sampai penegakan hukum hanya terlihat dalam perkara tertentu, sementara dugaan aktivitas lainnya tidak mendapatkan kepastian penanganan.

BUPATI LAMPUNG SELATAN DAN TIM GAKDA, JANGAN SALING MENUNGGU!

Sebelumnya, Kabid Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Lampung Selatan, Lukman Hakim, S.E., menyampaikan:

“Ya, beritanya sudah masuk dari Pak Rudi, nanti kami akan rapatkan terlebih dahulu dan langkah apa yang akan diambil, terima kasih atas informasinya.”

Sementara Kepala Bidang Pengawasan dan Penanaman Modal DPMPPTSP Lampung Selatan, Ade Ikhsan, menyampaikan:

“Nanti saya coba koordinasikan sama group Gakda.”

Dua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai persoalan di Lematang telah disampaikan kepada pejabat terkait.

Namun, masyarakat masih menunggu hasil nyata dari koordinasi tersebut.

Tim GAKDA yang melibatkan unsur Satpol PP, BPPRD, DLH, dan perangkat daerah teknis harus memastikan setiap persoalan yang menjadi kewenangan masing-masing ditindaklanjuti.

Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama juga perlu memastikan tidak terjadi saling lempar tanggung jawab antarperangkat daerah.

Jangan sampai masyarakat melihat gunung terus dikeruk, sementara pemerintah masih membahas siapa yang harus bergerak.

JANGAN TUNGGU GUNUNG HABIS BARU SEMUA INSTANSI TURUN!

Ruang Investigasi menilai persoalan Lematang membutuhkan pemeriksaan terpadu, bukan sekadar koordinasi administratif.

Gubernur harus memastikan pengawasan pertambangan sesuai kewenangan provinsi berjalan.

DLH harus memeriksa kondisi lingkungan dan kepatuhan dokumen lingkungan.

Polda harus mendalami indikasi tindak pidana apabila ditemukan bukti yang cukup.

Bupati dan Tim GAKDA harus menjelaskan tindak lanjut pengawasan di tingkat kabupaten.

Hingga berita ini diterbitkan, legalitas aktivitas tersebut belum terkonfirmasi dan redaksi belum memperoleh hasil pemeriksaan resmi dari instansi terkait.

Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Gubernur Lampung, DLH Provinsi Lampung, Kapolda Lampung, Bupati Lampung Selatan, Satpol PP, DPMPPTSP, serta pihak pengelola kegiatan.

LAPOR PAK GUBERNUR! LAPOR PAK KAPOLDA! JANGAN BIARKAN PERSOALAN INI BERLARUT-LARUT.

Jangan sampai sumber daya alam dikeruk, bentang alam berubah, sementara pengawasan dan penegakan hukum justru kehilangan daya.

HUKUM HARUS HADIR SEBELUM KERUSAKAN SEMAKIN PARAH, BUKAN SETELAH SEMUANYA TERLANJUR HANCUR!.(Red)

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *