Jejakkriminalnews.com, Lampung Selatan, Proyek peningkatan pengaman jalan pada ruas Kabupaten dari Kertosari hingga Kantor Kecamatan Tanjung Sari kini memicu kemarahan warga. Proyek yang diduga kuat bersumber dari APBD Lampung Selatan,itu dinilai jauh dari standar pekerjaan infrastruktur.
Proyek dengan angaran Rp 198.824.287.52 tersebut di kerjakan oleh CV antar bintang sejahtera dengan masa kerja 60 hari
Dalam penelusuran Media jejakriminalnews.com di lokasi, pekerjaan drainase terlihat dikerjakan secara serampangan. Material batu yang dipakai merupakan batu muda sejenis batu kapur—material yang secara teknis tidak memiliki daya tahan memadai untuk infrastruktur drainase.
Kualitas pengerjaan pun dinilai tidak profesional: pasangan batu tidak rapat, campuran material tidak seragam, dan struktur drainase tampak rentan rusak hanya dalam waktu singkat. Fakta ini memunculkan dugaan bahwa mutu pekerjaan sengaja ditekan untuk menekan biaya, sementara anggaran yang digelontorkan pemerintah tetap berjalan penuh.
Pengawasan Diduga Menghilang, Warga Bertanya: Ke Mana Dinas Terkait?
Lebih mengejutkan lagi, proyek tersebut terlihat tanpa keberadaan pengawas lapangan maupun petugas dari dinas teknis. Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa pekerjaan dibiarkan berjalan tanpa kontrol, membuka ruang terjadinya penyimpangan spesifikasi maupun potensi pengurangan volume pekerjaan.
> “Ini kelihatannya tidak sesuai anggaran. Kalau pengawas ada, tidak mungkin pekerjaan seperti ini lolos,” ujar salah satu warga, yang meminta identitasnya dirahasiakan.
Dugaan Pelanggaran SOP: Papan Proyek, Pengawasan, dan Material Dipertanyakan
Sejumlah warga menyoroti kemungkinan terjadinya pelanggaran pada beberapa aspek penting proyek, antara lain:
Ketiadaan pengawas teknis, padahal proyek menggunakan dana publik.
Penggunaan material tidak standar, berpotensi melanggar spesifikasi teknis.
Minimnya transparansi proyek, yang menimbulkan pertanyaan soal besaran anggaran dan rincian pekerjaan.
Jika benar terjadi penyimpangan spesifikasi, maka proyek ini berpotensi merugikan keuangan negara serta merampas hak masyarakat atas infrastruktur yang layak.
Warga Desak Audit Lapangan dan Pemeriksaan Kontraktor
Warga Tanjung Sari menuntut agar dinas teknis segera turun ke lokasi, melakukan audit ulang, dan memeriksa pelaksanaan proyek secara menyeluruh. Mereka menilai pemerintah tidak boleh diam terhadap pekerjaan yang diduga dikerjakan asal-asalan dengan menggunakan uang rakyat.
> “Kalau ini dibiarkan, berarti dinas ikut membiarkan pemborosan anggaran. Kami minta ada tindakan tegas,” tegas seorang warga lainnya.
Masyarakat menegaskan bahwa proyek ini bukan sekadar pembangunan kecil, tetapi menyangkut keselamatan dan kepentingan publik. Oleh karena itu, mereka menuntut evaluasi total, termasuk klarifikasi dari pihak kontraktor, dinas terkait, dan pihak yang bertanggung jawab dalam pengawasan.
Warga menegaskan akan terus mengawal temuan-temuan di lapangan dan siap menyampaikan laporan kepada aparat penegak hukum bila dugaan penyimpangan semakin kuat.(*)