Bandar Lampung,- Nama Dr. Marindo Kurniawan, ST, MM, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Lampung, kini disorot terang-terangan.
Bukan karena jabatannya sekarang, tapi karena jejaknya saat masih menjabat Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung.
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Lembaga Badan Penelitian Aset Negara Republik Indonesia (BPAN-RI) Provinsi Lampung resmi melayangkan surat konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada Marindo Kurniawan, Senin (9/11/2026).
Surat bernomor 022/LP/INV-BPAN/LPG/XI/2026 itu sudah diterima resmi oleh pihak Sekda Provinsi Lampung, lengkap dengan tanda terima dan stempel. Tidak ada lagi alasan tidak tahu, tidak terima, atau belum baca surat.
“Kami kirim langsung ke Marindo Kurniawan, bukan ke institusi kosong. Karena saat temuan itu terjadi, dia pucuk pimpinannya. Sekarang dia Sekda, pertanggungjawaban lamanya tidak ikut hilang,” tegas Julio, Ketua Tim Investigasi DPD BPAN Aliansi Indonesia Provinsi Lampung.
*Bukan Salah Ketik, Diduga Kesengajaan*
BPAN Lampung menegaskan, ini bukan temuan satu tahun dan bukan salah administrasi biasa.
Berdasarkan LHP BPK RI Perwakilan Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 hingga 2024, BPAN menemukan indikasi kuat adanya unsur kesengajaan atau _dolus_ dalam pembiaran pelanggaran sistemik yang diduga merugikan keuangan daerah.
Pelanggaran yang berulang 4 tahun berturut-turut tidak bisa disebut khilaf. Itu pola, dan pola itu diduga dibiarkan.
**No** **Temuan** **Keterangan**
1 Pemecahan paket atau split procurement Diduga langgar Perpres No. 12 Tahun 2021 Pasal 83
2 Pengadaan ATK Total 76 paket
3 Nilai ATK Total Rp2,1 miliar
4 Periode temuan Tahun Anggaran 2021 sampai 2024, berulang
BPAN juga menyorot dugaan pelanggaran prinsip efisiensi, larangan pemecahan paket, dan larangan penggelembungan anggaran.
*Marindo Kurniawan Diminta Jawab 4 Hal Ini, Bukan Diam:*
– *Pertama:* Kenapa temuan LHP BPK 2021-2024 itu berulang dan diduga dibiarkan saat Marindo Kurniawan memimpin BPKAD?
– *Kedua:* Siapa yang memerintahkan 76 paket ATK Rp2,1 miliar itu dipecah-pecah, dan untuk kepentingan siapa?
– *Ketiga:* Mana bukti tindak lanjut dan pertanggungjawabannya, bukan bantahan lisan dan bukan klarifikasi di belakang meja?
– *Keempat:* Kalau merasa bersih, kenapa harus diam setelah surat resmi diterima? Jawab terbuka ke publik.
“Kalau bersih, jawab dengan data. Kalau diam setelah surat diterima, publik berhak curiga. Surat ini bukti awal sebelum kami bawa resmi ke Kejaksaan Agung RI dan KPK,” tambah Julio.
BPAN Lampung menyatakan dokumen analisis dan matriks temuan lengkap sudah disiapkan untuk dilimpahkan ke aparat penegak hukum apabila Marindo Kurniawan tidak memberikan klarifikasi resmi dan terbuka.
Hingga berita ini diturunkan, koranlampung.id masih menunggu jawaban resmi Dr. Marindo Kurniawan, ST, MM. Redaksi memberi ruang hak jawab penuh kepada Sekda Provinsi Lampung.
(Team/Riyan)