LAMPUNG SELATAN – JEJAKKRIMINALNEWS.COM-Dugaan ketidakwajaran penganggaran di lingkungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan tahun anggaran 2026 terus menjadi sorotan. Klarifikasi Kepala BPPRD, Iwan Chandra Gautama, terkait sejumlah pos anggaran yang dipertanyakan Koalisi Jurnalis dan Aktivis (KOJAK) Provinsi Lampung justru memunculkan pertanyaan baru mengenai transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan uang daer
Sorotan tersebut mencakup anggaran perjalanan dinas luar daerah, pemeliharaan kendaraan operasional, hingga belanja bahan kegiatan kantor yang nilainya mencapai miliaran rupiah.
KOJAK sebelumnya menyoroti alokasi perjalanan dinas, khususnya komponen penginapan di DKI Jakarta untuk pejabat Eselon IV. Berdasarkan perhitungan yang disampaikan KOJAK, terdapat angka anggaran sebesar Rp93.555.000 yang dinilai perlu diuji kewajaran dan dasar perhitungannya.
Namun, dalam jawaban tertulisnya, BPPRD membantah angka tersebut sebagai nilai anggaran perjalanan dinas yang tercantum dalam APBD maupun Perubahan APBD 2026. Pihaknya juga menyatakan bahwa perjalanan dinas memiliki sejumlah komponen pembiayaan, seperti transportasi, uang saku, uang representasi, dan penginapan.
BPPRD turut menjelaskan bahwa standar biaya perjalanan dinas Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 19.1 Tahun 2026.
Meski demikian, penjelasan tersebut belum menghilangkan kebutuhan untuk menguji rincian perhitungan dan realisasi belanja berdasarkan dokumen anggaran serta bukti pembayaran.
ANGGARAN PEMELIHARAAN KENDARAAN Rp240,1 JUTA DIPERTANYAKAN
Persoalan berikutnya menyangkut anggaran pemeliharaan peralatan dan mesin sebesar Rp240.100.000.
KOJAK mempertanyakan kewajaran alokasi tersebut karena berdasarkan perhitungan yang disampaikan, anggaran pemeliharaan lima unit kendaraan roda empat dinilai melampaui acuan biaya yang digunakan dalam analisis mereka.
BPPRD kemudian memberikan penjelasan bahwa anggaran tersebut juga mencakup 15 unit kendaraan roda dua, satu unit genset, serta pembayaran pajak kendaraan operasional.
Akan tetapi, terdapat hal yang masih perlu diperjelas. Berdasarkan data yang dihimpun KOJAK, pemeliharaan kendaraan roda dua disebut memiliki alokasi tersendiri sebesar Rp73.500.000.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan mengenai pembagian anggaran, rincian kebutuhan, serta kemungkinan adanya penghitungan komponen belanja yang tumpang tindih.
BELANJA BAHAN KANTOR Rp1,59 MILIAR JADI SOROTAN
Tidak kalah mencolok, belanja bahan kegiatan kantor BPPRD Lampung Selatan mencapai Rp1.590.461.000.
Dalam klarifikasinya, BPPRD menyebut anggaran tersebut digunakan untuk mendukung dua program utama, delapan kegiatan, dan 40 subkegiatan guna mencapai target penerimaan pajak daerah sebesar Rp274.618.000.000.
Namun, penjelasan mengenai besarnya target penerimaan pajak daerah belum menjawab secara terperinci bagaimana anggaran Rp1,59 miliar tersebut dibelanjakan.
Publik membutuhkan kejelasan mengenai jenis barang, volume pengadaan, harga satuan, penyedia, mekanisme pengadaan, serta realisasi pembayaran.
Apalagi, besarnya anggaran belanja barang dan jasa harus diimbangi dengan prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.
INSPEKTORAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM DIMINTA TIDAK TUTUP MATA
Munculnya sejumlah pertanyaan tersebut menjadi alasan penting bagi Inspektorat Kabupaten Lampung Selatan untuk melakukan penelaahan terhadap perencanaan dan realisasi anggaran BPPRD.
Pemeriksaan juga dapat diarahkan pada kesesuaian standar biaya, bukti perjalanan dinas, pertanggungjawaban pemeliharaan kendaraan, serta dokumen pengadaan barang dan jasa.
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti awal, aparat penegak hukum dapat menindaklanjutinya sesuai kewenangan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Dugaan mark-up tentu tidak boleh langsung dianggap sebagai fakta sebelum ada hasil pemeriksaan dan pembuktian. Namun, besarnya anggaran dan sejumlah perbedaan perhitungan yang dipersoalkan sudah cukup menjadi alasan untuk mendorong pengawasan yang objektif.
KLARIFIKASI SAJA TIDAK CUKUP, PUBLIK MENUNGGU BUKTI
Pengelolaan anggaran daerah bukan hanya menjadi urusan internal pemerintah. Setiap rupiah yang dibelanjakan bersumber dari keuangan publik sehingga masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang tersebut digunakan dan dipertanggungjawabkan.
Jika seluruh proses penganggaran dan pelaksanaan belanja BPPRD telah sesuai aturan, semestinya tidak ada persoalan untuk menjelaskan rincian realisasi berdasarkan dokumen yang dapat diakses publik sesuai ketentuan keterbukaan informasi.
Kini, pertanyaan besarnya bukan sekadar berapa anggaran yang dialokasikan, melainkan berapa yang benar-benar dibelanjakan, untuk apa digunakan, dan apakah seluruh pengeluaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan.
Dugaan mark-up harus diuji, bukan ditutupi dengan perdebatan. Uang rakyat membutuhkan transparansi, bukan sekadar klarifikasi.
(Redaksi/Tim)