LAMPUNG SELATAN, jejakkriminalnews.com— Ada apa dengan pengawasan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan? Aktivitas pengerukan tanah dan batu di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, terus menjadi sorotan. Kawasan perbukitan yang sebelumnya memiliki bentang alam alami kini terlihat mengalami perubahan drastis. Sebagian lereng terkupas, tanah merah terbuka, dan kawasan perbukitan tampak semakin gundul akibat aktivitas penggalian.
Material dalam jumlah besar diduga dikeruk hingga mencapai ratusan meter kubik per hari. Sejumlah alat berat terlihat beroperasi, sementara kendaraan dump truck keluar-masuk mengangkut material dari kawasan tersebut.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius: di mana fungsi pengawasan Tim Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (GAKDA) Kabupaten Lampung Selatan?
Apakah pengawasan pemerintah daerah benar-benar berjalan, atau justru tumpul ketika berhadapan dengan aktivitas usaha yang legalitasnya masih dipertanyakan?
GUNUNG NYARIS GUNDUL, PEMERINTAH JANGAN TUTUP MATA!
Persoalan di Desa Lematang bukan lagi sekadar aktivitas pengangkutan tanah dan batu. Perubahan bentang alam menjadi persoalan yang harus segera diperiksa.
Jika pengerukan terus berlangsung tanpa pengawasan yang memadai, risiko terhadap lingkungan tidak boleh dianggap sepele.
Mulai dari perubahan kontur tanah, potensi longsor dan erosi, aliran air permukaan, sedimentasi, hingga dampak terhadap kawasan sekitar.
Pertanyaannya, apakah pemerintah daerah sudah menghitung potensi dampak tersebut? Apakah sudah ada pemeriksaan terhadap dokumen lingkungan dan legalitas kegiatan?
Jangan sampai ketika gunung sudah habis dikeruk, lereng mengalami kerusakan, dan masyarakat menanggung dampaknya, pemerintah baru sibuk mencari siapa yang harus bertanggung jawab.
TIM GAKDA ADA, TETAPI MENGAPA PENGAWASAN TERKESAN TUMPUL?
Tim GAKDA merupakan instrumen koordinasi lintas perangkat daerah dalam pengawasan dan penegakan peraturan daerah. Unsur yang dapat dilibatkan antara lain Satpol PP, BPPRD, DLH, serta perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya.
Dengan adanya mekanisme koordinasi lintas instansi, semestinya persoalan yang menyangkut kepatuhan kegiatan usaha tidak dibiarkan berlarut-larut.
Namun, apa yang terjadi di Lematang justru memunculkan tanda tanya besar.
Aktivitas pengerukan berlangsung. Material terus diangkut. Kondisi perbukitan berubah. Tetapi sampai berita ini disusun, redaksi belum mendapatkan kepastian mengenai hasil pemeriksaan maupun tindakan penegakan di lokasi.
Kalau bukan tugas GAKDA untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan daerah sesuai kewenangannya, lalu siapa yang harus bergerak?
Jangan sampai Tim GAKDA hanya kuat dalam struktur organisasi, tetapi lemah ketika harus menjalankan fungsi pengawasan.
LUKMAN HAKIM: AKAN DIRAPATKAN, LALU APA HASILNYA?
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, Lukman Hakim, S.E., sebelumnya telah menyampaikan bahwa informasi mengenai dugaan aktivitas tersebut sudah diterima.
“Ya, beritanya sudah masuk dari Pak Rudi, nanti kami akan rapatkan terlebih dahulu dan langkah apa yang akan diambil, terima kasih atas informasinya,” ujar Lukman, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut menjadi perhatian karena persoalan ini bukan lagi sekadar informasi awal yang belum diketahui pemerintah.
Kini masyarakat menunggu tindak lanjutnya.
Sudahkah rapat dilaksanakan? Apakah tim GAKDA telah turun ke lokasi? Apakah pihak pengelola telah dimintai keterangan dan dokumen perizinannya?
Jangan sampai kalimat “akan kami rapatkan terlebih dahulu” hanya menjadi jawaban administratif, sementara kondisi lapangan terus berubah.
ADE IKHSAN DPMPPTSP: AKAN KOORDINASI DENGAN GAKDA
Kepala Bidang Pengawasan dan Penanaman Modal DPMPPTSP Kabupaten Lampung Selatan, Ade Ikhsan, juga memberikan tanggapan.
“Nanti saya coba koordinasikan sama group Gakda,” ujarnya.
Pernyataan ini semakin memperjelas bahwa persoalan tersebut telah disampaikan kepada pejabat yang berkaitan dengan pengawasan dan koordinasi perizinan.
Tetapi publik tidak membutuhkan sekadar komunikasi melalui grup.
Yang dibutuhkan adalah pemeriksaan dokumen, verifikasi lapangan, kejelasan status perizinan, serta langkah penegakan apabila ditemukan pelanggaran.
Jangan sampai masing-masing pejabat merasa sudah menjalankan tugas hanya karena telah menyampaikan pesan dan berkoordinasi.
PAK BUPATI RADITYO EGI PRATAMA, JANGAN BIARKAN GAKDA KEHILANGAN FUNGSI!
Persoalan ini kini layak menjadi perhatian langsung Bupati Lampung Selatan, Radityo Egi Pratama.
Sebagai pimpinan pemerintahan daerah, Bupati perlu memastikan perangkat daerah menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan aturan secara nyata.
Media mempertanyakan:
1. Mengapa belum ada kepastian tindakan lapangan terhadap dugaan aktivitas pengerukan di Lematang?
2. Apakah Tim GAKDA sudah melakukan pemeriksaan terpadu?
3. Apakah BPPRD telah memeriksa aspek kewajiban pajak daerah atas kegiatan yang relevan?
4. Apakah DLH telah memeriksa dokumen lingkungan dan potensi kerusakan bentang alam?
5. Apakah DPMPPTSP telah memverifikasi aspek perizinan sesuai kewenangannya?
6. Apakah ESDM Provinsi Lampung telah diminta memastikan legalitas pertambangannya?
Bupati jangan hanya mengandalkan laporan bawahannya. Perlu ada evaluasi langsung terhadap tindak lanjut pengawasan.
JANGAN SAMPAI GUNUNG HABIS, BARU PEMERINTAH TURUN!
Jejakkriminalnews.com mendesak Pemkab Lampung Selatan bersama instansi berwenang segera melakukan pemeriksaan terpadu terhadap aktivitas pengerukan di Desa Lematang.
Apabila ditemukan kegiatan pertambangan tanpa izin atau pelanggaran lingkungan, proses penindakan harus dilakukan sesuai ketentuan hukum.
Sebaliknya, jika kegiatan tersebut memiliki perizinan yang sah, pemerintah wajib menjelaskan status legalitas dan kepatuhan lingkungannya kepada masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, legalitas kegiatan tersebut belum terkonfirmasi dan hasil pemeriksaan resmi belum diperoleh redaksi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Bupati Lampung Selatan, Tim GAKDA, Lukman Hakim, Ade Ikhsan, Guntur, Dadang, serta seluruh instansi terkait.
LAPOR PAK BUPATI! JANGAN BIARKAN MASYARAKAT MELIHAT GUNUNGNYA DIKERUK, SEMENTARA PENGAWASAN PEMERINTAH TERKESAN TIDAK BERDAYA.
HUKUM JANGAN HANYA TAJAM KE BAWAH, TUMPUL KETIKA BERHADAPAN DENGAN AKTIVITAS USAHA YANG DIDUGA MELANGGAR ATURAN!

