LAMPUNG SELATAN,-dugaan aktivitas pertambangan tanpa izin di Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, kini menguji keseriusan pemerintah daerah dalam menegakkan peraturan. Puluhan truk diduga mengangkut material tanah dan batu dari lokasi yang legalitas pertambangannya belum terkonfirmasi. Namun, respons Satpol PP Lampung Selatan justru memunculkan pertanyaan baru: kapan pengawasan benar-benar dilakukan?
Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah (Kabid Gakda) Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, Lukman Hakim, S.E., mengakui bahwa informasi mengenai dugaan aktivitas tersebut sudah diterima.
Namun, jawaban yang disampaikan kepada awak media masih sebatas rencana pembahasan internal.
“Ya, beritanya sudah masuk dari Pak Rudi, nanti kami akan rapatkan terlebih dahulu dan langkah apa yang akan diambil, terima kasih atas informasinya,” ujar Lukman, Selasa (17/11/2026).
Pernyataan tersebut justru menjadi perhatian.
Informasi sudah masuk. Dugaan aktivitas sudah diberitakan. Lokasi sudah diketahui. Bahkan, aktivitas pengangkutan material telah dipantau langsung oleh awak media.
Tetapi, langkah konkret apa yang akan dilakukan?
Apakah Satpol PP akan turun memeriksa lokasi? Apakah akan berkoordinasi dengan Dinas ESDM dan Dinas Lingkungan Hidup? Ataukah persoalan ini kembali menunggu hasil rapat tanpa kepastian tindak lanjut?
JANGAN SAMPAI RAPAT LEBIH CEPAT DARIPADA PENEGAKAN ATURAN!
Satpol PP merupakan perangkat daerah yang memiliki fungsi penegakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum sesuai kewenangannya.
Karena itu, masyarakat berhak mengetahui tindak lanjut dari informasi yang telah diterima.
Memang, kewenangan perizinan pertambangan bukan berada pada Satpol PP kabupaten. Namun, bukan berarti pemerintah daerah tidak memiliki tanggung jawab untuk merespons dugaan pelanggaran yang terjadi di wilayahnya.
Koordinasi dengan instansi berwenang seharusnya menjadi langkah awal untuk memastikan apakah aktivitas tersebut memiliki dasar hukum atau justru beroperasi tanpa memenuhi ketentuan.
Jangan sampai kalimat “akan kami rapatkan terlebih dahulu” menjadi akhir dari sebuah laporan masyarakat.
Sebab, yang dibutuhkan publik bukan sekadar rapat, melainkan kepastian tindakan dan hasil pengawasan.
PULUHAN TRUK BERGERAK, SIAPA YANG MEMASTIKAN LEGALITASNYA?
Berdasarkan pemantauan awak media pada 5 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, terlihat puluhan truk keluar-masuk kawasan di titik koordinat -5,3999340, 105,3487510, Desa Lematang.
Truk-truk tersebut mengangkut material tanah dan batu.
Saat dikonfirmasi, seseorang bernama Guntur yang disebut sebagai pengelola menyatakan bahwa aktivitas tersebut berlangsung di atas tanah pribadi.
“Ini tanah pribadi. Jalan mobil ini kan kita juga tidak lewat jalan desa, jalan pribadi,” ungkap Guntur.
Ia juga menyebut Dadang sebagai pemilik atau tuan tanah di lokasi tersebut.
Namun, kepemilikan tanah pribadi tidak otomatis menjadi dasar legalitas kegiatan pertambangan. Aktivitas penggalian, pengambilan, dan penjualan material harus diperiksa berdasarkan ketentuan perizinan yang berlaku.
Pertanyaannya, apakah pihak pengelola sudah mengantongi izin yang dipersyaratkan? Jika sudah, mengapa dokumen tersebut belum diperlihatkan kepada awak media?
DLH DAN ESDM JANGAN SALING MENUNGGU!
Dinas ESDM Provinsi Lampung perlu memastikan legalitas kegiatan dan jenis komoditas yang diambil. Sementara Dinas Lingkungan Hidup harus memeriksa kewajiban persetujuan lingkungan, pengelolaan dampak, serta potensi kerusakan kawasan.
Pengawasan lingkungan tidak boleh dilakukan setelah kerusakan terjadi.
UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur instrumen pengawasan serta sanksi administratif dan kewajiban pemulihan lingkungan sesuai ketentuan.
Sementara UU Minerba mengatur kewajiban perizinan dan ancaman pidana bagi kegiatan penambangan tanpa izin.
Jika hasil pemeriksaan membuktikan adanya pelanggaran, penindakan harus dilakukan sesuai kewenangan dan hukum yang berlaku.
WARTAWAN DIHADANG, PENGAWASAN PUBLIK JUSTRU DIPERSULIT?
Di tengah persoalan legalitas tersebut, awak media juga mengaku mengalami penghadangan oleh sejumlah orang yang diduga bertugas sebagai pengamanan kawasan ketika hendak melakukan peliputan.
Kondisi ini menambah daftar persoalan yang harus dijelaskan.
Mengapa aktivitas yang legalitasnya masih dipertanyakan justru terkesan tertutup terhadap upaya konfirmasi pers?
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjamin hak wartawan untuk mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan informasi. Setiap dugaan penghalangan secara melawan hukum perlu ditelusuri berdasarkan bukti dan unsur hukumnya.
LUKMAN HAKIM DITUNGGU, BUKAN SEKADAR JANJI RAPAT
Tim media. meminta Lukman Hakim selaku Kabid Penegakan Perda Satpol PP Lampung Selatan memberikan kejelasan mengenai tindak lanjut informasi tersebut.
Kapan rapat dilaksanakan? Instansi mana saja yang akan dilibatkan? Apakah akan dilakukan pemeriksaan lapangan? Dan apa hasil konkret yang akan disampaikan kepada masyarakat?
Pertanyaan tersebut bukan bentuk intervensi terhadap kewenangan pemerintah, melainkan bagian dari fungsi kontrol pers terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Jangan sampai masyarakat hanya mendapatkan jawaban bahwa informasi sudah diterima dan akan dirapatkan, sementara aktivitas di lapangan terus berjalan tanpa kejelasan status hukumnya.
Hingga berita ini diterbitkan, legalitas kegiatan pertambangan di Desa Lematang belum terkonfirmasi. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Lukman Hakim, Guntur, Dadang, Satpol PP, ESDM, DLH, serta pihak terkait lainnya.
Sebab, jabatan penegakan peraturan bukan sekadar menerima laporan dan menggelar rapat. Publik menunggu bukti bahwa aturan benar-benar ditegakkan*(red)

