LAMPUNG SELATAN ,-penanganan polemik dugaan pernikahan anak di bawah umur di Desa Lematang, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, kini menjadi sorotan serius. Bukan hanya menyangkut dugaan perkawinan anak berusia 15 tahun berinisial KL dengan seorang pria berusia 42 tahun berinisial AS, tetapi juga munculnya perbedaan keterangan antara Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang dengan dokumen berita acara hasil verifikasi yang diterima redaksi.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan besar: sejauh mana pemerintah kecamatan mengetahui peristiwa tersebut, dan apakah seluruh proses penanganannya telah dilakukan secara transparan?
Sebelumnya, polemik dugaan pernikahan anak tersebut menjadi perbincangan publik setelah mencuatnya informasi bahwa akad nikah KL (15) dengan AS (42), seorang pria yang diketahui telah beristri dan memiliki tiga orang anak, diduga berlangsung pada 31 Agustus 2026 sekitar pukul 21.30 WIB di rumah seorang warga bernama Ibu Lia, Desa Lematang.
Bahkan, berdasarkan keterangan Fadli, orang yang disebut memandu akad nikah tersebut, prosesi itu benar-benar dilaksanakan. Fadli juga mengaku bahwa pelaksanaan akad nikah dilakukan atas instruksi Kepala Desa Lematang.
Persoalan ini kemudian mendapat perhatian Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Bintang.
Sebagaimana diberitakan melalui laman resmi Kementerian Agama, Kepala KUA Kecamatan Tanjung Bintang, Puji Purwanto Adung, bersama Camat Tanjung Bintang, Heri Purnomo, dan Kepala Desa Lematang, Fikriyadi, melakukan koordinasi serta verifikasi di KUA Kecamatan Tanjung Bintang pada Senin (2/11/2026).
Dalam keterangannya, Kemenag menjelaskan bahwa berdasarkan hasil verifikasi langsung kepada pihak-pihak terkait, perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukun nikah serta tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.
Namun, ketika dikonfirmasi media pada 9 November 2026, Kepala KUA Tanjung Bintang, Puji Purwanto Adung, menyampaikan bahwa pihaknya hanya melakukan kajian terhadap keabsahan perkawinan, bukan menyaksikan langsung prosesi akad nikah tersebut.
“Kami hanya melakukan kajian keabsahan pernikahannya. Kami tidak menyaksikan pernikahannya, itu hanya kajian. Itu permintaan Pak Camat dan diteruskan ke Pak Bupati, kemudian turun Dinas PPA atas perintah Pak Bupati,” ungkapnya.
Ia kembali menegaskan bahwa KUA tidak menyaksikan langsung prosesi akad nikah tersebut sehingga kajian yang dilakukan berkaitan dengan status keabsahannya.
Di sisi lain, Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang melalui Camat Heri Purnomo memberikan keterangan bahwa pihak kecamatan maupun KUA tidak mengetahui adanya akad nikah yang diduga berlangsung pada 31 Agustus 2026 pukul 21.30 WIB.
“Terkait hasil verifikasi KUA, Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang telah menerima dan menindaklanjutinya melalui koordinasi dan verifikasi bersama pada tanggal 2 November 2026, yang dituangkan dalam berita acara,” demikian keterangan pihak kecamatan.
BERITA ACARA JUSTRU MEMUNCULKAN PERTANYAAN BARU
Pernyataan tersebut justru memunculkan persoalan baru setelah redaksi menerima salinan dokumen bertajuk “Berita Acara” tertanggal 2 November 2026.
Dokumen tersebut diketahui ditandatangani oleh Agus Arifudin dari KUA Tanjung Bintang dan Rangga Giri Wibowo dari pihak Kecamatan Tanjung Bintang.
Dalam dokumen itu disebutkan bahwa telah terjadi pernikahan pada Agustus 2026 di Desa Lematang yang dipandu oleh Fadli. Dokumen tersebut juga memuat kesimpulan bahwa perkawinan dimaksud tidak sah, baik secara agama maupun menurut hukum yang berlaku.
Keberadaan dokumen ini menimbulkan pertanyaan mendasar. Jika pemerintah kecamatan dan KUA menyatakan tidak mengetahui adanya akad nikah pada 31 Agustus 2026, mengapa dalam berita acara hasil verifikasi justru dicantumkan keterangan mengenai peristiwa pernikahan tersebut?
Apakah perbedaan tersebut hanya menyangkut tidak adanya pengetahuan sebelum verifikasi dilakukan, atau terdapat persoalan lain dalam proses pencatatan, pemeriksaan, dan penyusunan berita acara?
Hal ini perlu dijelaskan secara terbuka oleh pihak-pihak yang menandatangani dokumen tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
BUPATI SUDAH TURUN TANGAN, PENANGANAN KASUS JANGAN BERHENTI PADA VERIFIKASI
Polemik ini juga telah menarik perhatian Bupati Lampung Selatan. Berdasarkan informasi yang dihimpun redaksi, Bupati disebut telah meminta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) untuk melakukan pendampingan terhadap persoalan tersebut.
Namun, langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah kecamatan masih menyisakan sejumlah pertanyaan yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut.
Jangan sampai penanganan kasus yang menyangkut dugaan perkawinan anak hanya berhenti pada koordinasi dan penyusunan berita acara, sementara substansi peristiwa, pihak-pihak yang terlibat, serta pertanggungjawaban atas dugaan pelaksanaan akad nikah tersebut tidak diungkap secara terang.
Apalagi, terdapat keterangan dari Fadli yang mengaku memandu akad nikah atas instruksi Kepala Desa Lematang. Pengakuan tersebut perlu didalami untuk memastikan siapa saja yang mengetahui, memerintahkan, memfasilitasi, maupun terlibat dalam peristiwa tersebut.
Redaksi saat ini masih berupaya meminta keterangan resmi dari Dinas PPPA Kabupaten Lampung Selatan terkait bentuk pendampingan, hasil penelusuran, serta langkah perlindungan terhadap anak yang bersangkutan.
Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang, KUA, Pemerintah Desa Lematang, dan pihak-pihak terkait juga perlu memberikan penjelasan secara terbuka.
Sebab, persoalan ini bukan sekadar perbedaan keterangan antarlembaga. Ada hak dan masa depan seorang anak yang harus dilindungi.*(Red)