Sen. Nov 16th, 2026

Diduga Ada Aktivitas Tambang Ilegal di Desa Lematang, Awak Media Dihadang Sejumlah Orang, Pengelola Klaim Lahan Milik Pribadi

LAMPUNG SELATAN – jejakkriminalnew.com Dugaan aktivitas penambangan tanah dan batu tanpa izin di wilayah Desa Lematang, Kabupaten Lampung Selatan, menjadi sorotan. Aktivitas yang diduga berlangsung di kawasan tersebut memunculkan sejumlah pertanyaan, mulai dari legalitas kegiatan pertambangan hingga status kepemilikan lahan yang dijadikan lokasi operasional.

Persoalan semakin menjadi perhatian ketika awak media hendak melakukan penelusuran langsung ke lokasi. Kedatangan wartawan justru dihadang oleh beberapa orang yang diduga merupakan pihak pengamanan atau orang suruhan dari aktivitas tambang tersebut.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, lokasi yang menjadi perhatian berada pada titik koordinat -5,3999340, 105,3487510.

Saat dikonfirmasi langsung di lokasi, seseorang bernama Guntur yang disebut sebagai pengelola tambang memberikan penjelasan bahwa aktivitas tersebut berlangsung di atas tanah pribadi.

“Ini tanah pribadi. Jalan mobil ini kan kita juga tidak lewat jalan desa, jalan pribadi,” ujar Guntur saat memberikan keterangan kepada awak media.

Guntur juga menunjuk seseorang bernama Dadang dan menyebutnya sebagai pemilik atau tuan tanah di lokasi tersebut.

Pernyataan itu kemudian memunculkan pertanyaan lebih lanjut. Apakah status kepemilikan tanah pribadi secara otomatis memberikan kewenangan untuk melakukan aktivitas penambangan? Tentu, aspek kepemilikan lahan dan legalitas kegiatan pertambangan merupakan dua hal berbeda yang perlu diperiksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dari hasil pemantauan media pada 5 November 2026 sekitar pukul 15.00 WIB, terlihat puluhan kendaraan truk keluar-masuk membawa material berupa tanah dan batu dari kawasan tersebut.

Intensitas mobilisasi kendaraan pengangkut material itu menimbulkan dugaan adanya aktivitas penggalian dan pengangkutan material dalam skala yang perlu mendapat perhatian instansi berwenang.

Aparat Diminta Periksa Legalitas Tambang

Atas temuan tersebut, instansi terkait, khususnya Dinas ESDM Provinsi Lampung, Dinas Lingkungan Hidup, serta aparat penegak hukum, diminta melakukan pemeriksaan langsung terhadap lokasi.

Pemeriksaan perlu mencakup legalitas perizinan pertambangan, dokumen persetujuan lingkungan, status lahan, serta pihak yang bertanggung jawab atas kegiatan penggalian dan pengangkutan material.

Selain itu, dugaan penghalangan terhadap awak media juga perlu menjadi perhatian. Kerja jurnalistik dalam mencari dan memperoleh informasi merupakan bagian dari fungsi pers sebagaimana diatur dalabuat gm Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Jika terdapat pihak yang merasa keberatan terhadap aktivitas peliputan, mekanisme penyampaian keberatan semestinya dilakukan secara terbuka dan tidak melalui tindakan intimidasi maupun penghalangan.

Hingga berita ini disusun, legalitas aktivitas penambangan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada instansi berwenang. Keterangan dari Guntur maupun Dadang, termasuk dokumen kepemilikan lahan dan perizinan usaha, masih perlu didalami.

Publik kini menunggu langkah konkret pemerintah dan aparat penegak hukum untuk memastikan apakah aktivitas di lokasi tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan hukum atau justru terdapat dugaan pelanggaran yang harus ditindaklanjuti.

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *