Sen. Nov 16th, 2026

REVITALISASI SMAN 1 TANJUNG BINTANG Rp590 JUTA MEMANAS! RAB MINTA BESI D16, LAPANGAN DIDUGA PASANG D10 DAN D12, DISDIKBUD JANGAN TUTUP MATA!

LAMPUNG SELATAN, jejakkriminalnews.com — Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di SMAN 1 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, yang menelan bantuan pemerintah sebesar Rp590.080.000 dari APBN Tahun Anggaran 2026, mulai menuai sorotan serius.

Proyek yang dilaksanakan melalui Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP) dengan masa pelaksanaan 120 hari kalender tersebut menyisakan sejumlah pertanyaan terkait dugaan ketidaksesuaian spesifikasi material, kualitas konstruksi, pengawasan pekerjaan hingga penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

Sorotan paling mencolok mengarah pada pekerjaan struktur kolom beton. Berdasarkan informasi Rencana Anggaran Biaya (RAB), tulangan yang dipersyaratkan menggunakan besi diameter 16 milimeter (D16). Namun, berdasarkan temuan dan dokumentasi pengukuran di lokasi, tulangan yang terpasang ditemukan menggunakan besi ukuran D10 dan D12.

Perbedaan spesifikasi ini bukan persoalan kecil. Jika benar D16 dalam RAB direalisasikan menggunakan D10 dan D12 tanpa perubahan desain dan persetujuan teknis yang sah, maka terdapat dugaan ketidaksesuaian serius antara perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan.

Secara teknis, luas penampang satu batang besi D10 maupun D12 lebih kecil dibandingkan D16. Apabila jumlah dan konfigurasi tulangan tidak disesuaikan berdasarkan perhitungan struktur, kondisi tersebut berpotensi mengurangi kapasitas elemen beton bertulang.

Pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab atas penggunaan material tersebut? Apakah pengawas mengetahui? Apakah P2SP memiliki dokumen perubahan spesifikasi? Ataukah pekerjaan tetap dilaksanakan tanpa memastikan kesesuaian dengan perencanaan?

BANGUNAN DIINFORMASIKAN AKAN BERTINGKAT, STRUKTUR JUSTru DIPERTANYAKAN

Persoalan semakin penting karena berdasarkan informasi yang dihimpun, bangunan tersebut direncanakan untuk ditingkatkan menjadi bangunan bertingkat.

Dokumentasi lapangan juga memperlihatkan tulangan kolom baru berada di samping dinding bangunan lama. Berdasarkan pengamatan dan keterangan di lapangan, tidak ditemukan besi angkur yang menghubungkan kolom baru dengan struktur lama. Pada dinding hanya terlihat pekerjaan keprasan.

Kondisi ini perlu diperiksa oleh tenaga ahli struktur. Keprasan pada dinding tidak otomatis menjadi sambungan struktural. Harus ada penjelasan mengenai sistem sambungan, kapasitas kolom, balok, pondasi, serta keseluruhan desain struktur untuk menopang beban tambahan.

Jangan sampai bangunan direncanakan bertingkat, tetapi pelaksanaan struktur tidak dapat dibuktikan kesesuaiannya dengan perhitungan teknis.

KEPALA SEKOLAH TAK DITEMUI, PELAKSANA DAN P2SP DISEBUT TIDAK ADA DI LOKASI

Saat awak media mendatangi SMAN 1 Tanjung Bintang untuk meminta klarifikasi, kepala sekolah tidak berada di tempat.

Berdasarkan keterangan pekerja, pelaksana pekerjaan dan pihak P2SP juga disebut tidak berada di lokasi ketika awak media melakukan peninjauan.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pekerjaan yang menggunakan anggaran negara tersebut.

Siapa yang memastikan material yang datang sesuai RAB? Siapa yang mengawasi pemasangan tulangan? Siapa yang bertanggung jawab memastikan pekerjaan tidak menyimpang dari gambar teknis?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban, bukan sekadar pembiaran.

PEKERJA DIDUGA TIDAK DILENGKAPI APD K3

Selain persoalan mutu konstruksi, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja juga menjadi perhatian.

Dari dokumentasi lapangan terlihat sejumlah pekerja melakukan aktivitas konstruksi tanpa menggunakan APD secara lengkap.

Padahal, pekerjaan konstruksi memiliki risiko kecelakaan yang tidak bisa dianggap remeh. Penggunaan helm keselamatan, sepatu pelindung, sarung tangan, dan perlengkapan lain sesuai risiko pekerjaan harus menjadi perhatian pihak yang bertanggung jawab.

Apakah pelaksana dan P2SP telah menyediakan perlengkapan keselamatan? Siapa yang memastikan pekerja mematuhi prosedur K3?

Jangan sampai keselamatan pekerja justru menjadi hal yang dikesampingkan dalam proyek revitalisasi sekolah.

HUMAS SEKOLAH TIDAK BERSEDIA MEMBERIKAN PENJELASAN

Upaya konfirmasi kepada pihak SMAN 1 Tanjung Bintang melalui WhatsApp juga belum mendapatkan penjelasan substantif.

Saat dimintai keterangan, pihak Humas sekolah justru mengarahkan awak media untuk menghubungi langsung kepala sekolah.

“Langsung kontak ke kepala sekolah saja pak, saya gak paham ini soalnya belum ada arahan dari pimpinan,” demikian jawaban Humas melalui pesan WhatsApp.

Sementara itu, kepala sekolah tidak berhasil ditemui ketika awak media mendatangi sekolah.

KABID PEMBINAAN SMA DISDIKBUD LAMPUNG BELUM MERESPONS

Awak media juga telah berupaya meminta penjelasan kepada Mirwan Pratama, S.STP., M.Si., selaku Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Namun, hingga berita ini disusun, belum ada penjelasan yang diberikan atas konfirmasi media.

Belum adanya tanggapan tersebut membuat sejumlah persoalan teknis dalam proyek revitalisasi ini masih membutuhkan klarifikasi dari pihak dinas.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung jangan hanya menjadi penonton ketika muncul dugaan ketidaksesuaian pekerjaan pada satuan pendidikan di wilayah kewenangannya.

Jika ditemukan indikasi perbedaan spesifikasi antara RAB dan realisasi, pemeriksaan lapangan harus segera dilakukan. Jangan menunggu pekerjaan selesai, apalagi sampai bangunan digunakan sebelum kelayakan strukturnya dipastikan.

DISDIKBUD DAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DIMINTA TURUN TANGAN

Jejakkriminalnews.com mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, khususnya bidang yang membidangi pembinaan SMA, serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah melalui unit terkait untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap proyek Revitalisasi SMAN 1 Tanjung Bintang.

Pemeriksaan setidaknya harus mencakup:

1. Mencocokkan spesifikasi besi D16 dalam RAB dengan besi D10 dan D12 yang ditemukan terpasang.
2. Memeriksa dokumen perubahan desain apabila memang terdapat perubahan spesifikasi.
3. Menguji mutu dan ukuran material tulangan yang digunakan.
4. Memeriksa sistem sambungan kolom baru dengan struktur bangunan lama.
5. Memastikan kapasitas pondasi dan struktur untuk rencana penambahan lantai.
6. Mengevaluasi pengawasan pekerjaan serta penerapan standar K3.
7. Memeriksa kesesuaian realisasi fisik dengan penggunaan anggaran Rp590.080.000.

Apabila ditemukan ketidaksesuaian, pihak berwenang harus mengambil langkah korektif sesuai ketentuan sebelum pekerjaan dilanjutkan pada tahap yang berisiko menutup atau menyembunyikan bagian struktur yang perlu diperiksa.

JANGAN TUNGGU BANGUNAN SELESAI BARU BERTINDAK!

Revitalisasi sekolah seharusnya menghasilkan bangunan yang aman, berkualitas, dan bermanfaat bagi dunia pendidikan. Bukan justru menyisakan tanda tanya mengenai material, konstruksi, dan pengawasan.

Anggaran negara bukan ruang untuk kompromi terhadap spesifikasi. Keselamatan peserta didik, guru, dan seluruh pengguna bangunan harus menjadi prioritas.

Jejakkriminalnews.com masih membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kepala SMAN 1 Tanjung Bintang, P2SP, pelaksana kegiatan, Humas sekolah, Mirwan Pratama selaku Kabid Pembinaan SMA, serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung.

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *