LAMPUNG SELATAN – Pemasangan tiang jaringan internet yang diduga milik MyRepublic di wilayah Desa Suban dan Karang Raja menuai protes keras masyarakat. Pasalnya, tiang-tiang tersebut berdiri di pekarangan milik warga. Persoalannya, atas dasar izin siapa lahan masyarakat dimanfaatkan?
Warga menegaskan tidak pernah melarang investasi jaringan internet. Namun, perusahaan swasta juga tidak boleh bertindak seolah-olah bebas menggunakan tanah masyarakat tanpa kejelasan persetujuan, izin, dan kompensasi.
“Ini kan perusahaan swasta, kami berhak mendapat kompensasi karena ini tanah kami. Bukan melarang investasi di desa kami, tetapi semua harus ada tata caranya,” tegas salah seorang warga.
Kini warga meminta MyRepublic bertanggung jawab dan mencabut tiang-tiang yang dipersoalkan apabila tidak memiliki persetujuan pemilik lahan.
Lebih jauh, legalitas vendor pelaksana juga menjadi tanda tanya. Berdasarkan penelusuran awal, kejelasan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dan rekomendasi teknis (Rekomtek) perusahaan vendor yang disebut mengerjakan jaringan MyRepublic tersebut belum terungkap.
Lantas, siapa vendor yang mengerjakan proyek ini? Siapa yang memberikan izin pemasangan? Apakah pemilik tanah benar-benar telah menyetujui? Dan apakah dokumen teknis serta perizinannya dapat diperlihatkan?
MyRepublic jangan hanya menikmati keuntungan bisnis, sementara ketika muncul persoalan dengan masyarakat justru berlindung di balik nama vendor.
Jangan jadikan pekarangan warga seolah-olah tanah bebas untuk kepentingan bisnis! Jika prosedurnya tidak jelas, warga berhak meminta pertanggungjawaban.
Kini publik menunggu keterbukaan MyRepublic dan pemerintah desa.Jangan sampai pemasangan infrastruktur internet justru menyisakan persoalan hak masyarakat atas tanahnya sendiri.*(Tirta)

