Sab. Nov 21st, 2026

Warga Danton X Jati Indah Tolak Keras Hiburan Malam, Khawatir Ganggu Ketenteraman warga dan Anak di Bawah Umur

LAMPUNG SELATAN – Penolakan terhadap keberadaan tempat hiburan malam di kawasan permukiman Danton X, Jati Indah, Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, semakin menguat. Sejumlah warga menyampaikan keberatan dan mendesak pemerintah serta aparat terkait turun tangan memeriksa aktivitas usaha hiburan malam yang dinilai mengganggu ketenteraman lingkungan.

Penolakan tersebut mencuat setelah beredarnya foto spanduk yang dipasang Forum Masyarakat Kedaton X Jati Indah di media sosial.

Spanduk berukuran besar itu memuat pernyataan tegas: “MENOLAK KERAS KEBERADAAN HIBURAN MALAM KARAOKE DI LINGKUNGAN KAMI.”

Bahkan, warga menegaskan sikap mereka melalui tulisan “PENOLAKAN KAMI HARGA MATI.”

Pesan tersebut menggambarkan keresahan sebagian masyarakat yang menginginkan lingkungan tempat tinggal tetap aman, nyaman, dan terbebas dari aktivitas yang dianggap mengganggu kehidupan sosial warga.

Warga Keluhkan Hiburan Malam Beroperasi hingga Dini Hari

Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mengungkapkan bahwa keberadaan tempat hiburan malam tersebut menjadi perhatian karena berada di tengah kawasan permukiman penduduk.

Menurut keterangannya, tempat tersebut diduga menyediakan perempuan pemandu lagu atau lady companion (LC) serta minuman keras.

“Tempat itu kadang buka sampe dini hari,” ucap warga.

Warga menilai aktivitas yang berlangsung hingga dini hari berpotensi mengganggu kenyamanan masyarakat, terutama keluarga yang tinggal di sekitar lokasi.

Meski demikian, informasi mengenai penyediaan minuman keras, keberadaan pemandu lagu, dan jam operasional tersebut masih membutuhkan verifikasi langsung dari pihak pengelola dan instansi berwenang.

Ibu Rumah Tangga Ikut Menolak

Keberatan juga disampaikan seorang ibu rumah tangga warga Jati Indah. Ia mengaku tidak mengetahui siapa pihak yang pertama kali memasang spanduk karena baru pulang ke rumah.

Namun, ia secara terbuka menyatakan keberatan terhadap keberadaan tempat hiburan malam tersebut.

“Iya mas, kalo yang pasang spanduk saya gak tau karena saya baru pulang, tapi intinya saya menolak, kasian mas sama masyarakat yang terganggu,” ujar ibu-ibu warga Jati Indah.

Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan ini turut menyentuh kepentingan masyarakat yang menginginkan ketenteraman di lingkungan tempat tinggalnya.

Warga berharap aspirasi tersebut tidak sekadar menjadi perhatian sesaat setelah spanduk penolakan beredar di media sosial.

Warga Sebut Ada Dua Lokasi, Khawatir Anak di Bawah Umur

Keterangan lain disampaikan seorang warga Jati Indah yang menyebut terdapat dua tempat hiburan yang menjadi perhatian masyarakat.

Warga tersebut menyebut nama seseorang berinisial MR dan WW yang dikaitkan dengan kedua lokasi tersebut. Namun, ia mengaku tidak mengetahui secara pasti jenis usaha yang dijalankan.

“Kalo khusus disini ada dua, tempat mbak MR sama Pak WW, kalo jualan apa aku gak tau tapi yang jelas mengganggu karena itu yang Dateng kebanyakan masih anak-anak, jadi warga pasang banner udah dua hari ini, kekhawatirannya kan banyak anak dibawah umur juga”, jelasnya pada wartawan pada Sabtu (21/11/2026).

Kekhawatiran mengenai kemungkinan pengunjung yang masih berusia anak-anak menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian khusus.

Jika informasi tersebut benar, instansi terkait perlu melakukan pemeriksaan untuk memastikan usia pengunjung, jenis aktivitas yang berlangsung, serta ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan perlindungan anak.

Namun, keterangan warga tersebut belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terverifikasi. Diperlukan pemeriksaan dan bukti pendukung untuk memastikan kondisi sebenarnya.

Ujo Sebut Hiburan Malam di Tanjung Bintang Bukan Persoalan Baru

Sorotan terhadap keberadaan tempat hiburan malam ternyata tidak hanya datang dari warga Danton X Jati Indah.

Seorang warga berinisial Ujo menyebut keberadaan tempat hiburan malam di Kecamatan Tanjung Bintang sudah berlangsung cukup lama.

Ia juga menyinggung adanya tempat usaha yang menurut keterangannya baru beroperasi.

“Di tanjung bintang ini banyak mas dan udah lama, kalo yang baru beroperasi itu punya Merlin, kami berharap pihak terkait bisa menindak tegas,”

Ujo berharap pemerintah dan aparat terkait tidak mengabaikan persoalan tersebut. Ia meminta adanya pemeriksaan terhadap tempat-tempat hiburan malam yang menjadi perhatian masyarakat.

Pernyataan Ujo tersebut menambah daftar persoalan yang perlu ditelusuri pemerintah daerah, terutama berkaitan dengan legalitas usaha, aktivitas operasional, serta kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Penyebutan nama Merlin dalam keterangan warga juga memerlukan klarifikasi langsung agar tidak menimbulkan kesimpulan sepihak.

Pemerintah Diminta Periksa Legalitas dan Aktivitas Usaha

Persoalan keberadaan tempat hiburan malam di tengah permukiman tidak cukup diselesaikan hanya melalui perdebatan antara warga dan pengelola.

Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan perlu memastikan setiap kegiatan usaha berjalan sesuai ketentuan perizinan, tata ruang, dan peraturan daerah mengenai ketertiban umum.

Sejumlah instansi perlu memberikan perhatian sesuai kewenangannya, antara lain:

1. Pemerintah Desa Jati Indah, untuk menjelaskan apakah pemerintah desa mengetahui keberadaan usaha tersebut dan apakah pernah menerima pengaduan masyarakat.
2. Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang, untuk memfasilitasi penyelesaian persoalan dan menindaklanjuti aspirasi warga.
3. Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, untuk memeriksa kepatuhan terhadap peraturan daerah dan ketertiban umum.
4. DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan, untuk memastikan legalitas serta kesesuaian perizinan kegiatan usaha.
5. Dinas terkait yang membidangi perlindungan perempuan dan anak, untuk menindaklanjuti kekhawatiran warga mengenai kemungkinan keterlibatan anak di bawah umur.
6. Kepolisian setempat, apabila ditemukan dugaan tindak pidana berdasarkan hasil pemeriksaan dan bukti yang memadai.

Pemeriksaan perlu dilakukan secara objektif, mulai dari identitas dan legalitas pengelola, jenis kegiatan usaha, jam operasional, hingga kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.

Apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah dan aparat harus mengambil langkah sesuai kewenangan serta peraturan perundang-undangan.

Aspirasi Warga Jangan Diabaikan

Pemasangan spanduk penolakan yang disebut warga telah berlangsung selama dua hari menunjukkan adanya aspirasi masyarakat yang perlu ditindaklanjuti.

Pemerintah desa dan kecamatan diharapkan tidak hanya menerima laporan, tetapi juga memfasilitasi dialog antara masyarakat dan pengelola usaha.

Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut keberadaan tempat hiburan malam. Lebih jauh, persoalan tersebut berkaitan dengan ketenteraman lingkungan, kepatuhan terhadap regulasi, dan perlindungan anak.

Pemerintah perlu memberikan penjelasan kepada masyarakat berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan. Jangan sampai keresahan warga terus berkembang tanpa kepastian penyelesaian.

Wartawan media ini Akan Konfirmasi Para Pihak

Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Pemerintah Desa Jati Indah, Pemerintah Kecamatan Tanjung Bintang, Satpol PP Kabupaten Lampung Selatan, maupun DPMPTSP Kabupaten Lampung Selatan mengenai legalitas dan aktivitas tempat hiburan malam yang dipersoalkan warga.

Redaksi juga akan meminta konfirmasi kepada pihak-pihak yang disebut dalam keterangan warga, termasuk pihak berinisial MR, WW, dan Merlin, guna memperoleh penjelasan mengenai identitas pengelola, jenis kegiatan usaha, perizinan, serta jam operasional tempat tersebut.

Selain itu, redaksi akan meminta keterangan dari instansi terkait mengenai langkah pengawasan dan tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.

JEJAK KRIMINAL NEWS membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya kepada seluruh pihak yang disebut maupun pihak lain yang berkepentingan dalam pemberitaan ini.

Setiap keterangan, klarifikasi, dan dokumen pendukung akan menjadi bagian penting dalam upaya menghadirkan pemberitaan yang berimbang, objektif, dan berdasarkan fakta.

Aspirasi masyarakat harus dihormati. Namun, setiap dugaan pelanggaran tetap harus dibuktikan melalui pemeriksaan yang profesional dan sesuai ketentuan hukum.*(Zepran)

Related Post

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *