LAMPUNG SELATAN — Ada satu hal yang lebih lantang daripada bantahan: keheningan. Dan itulah yang kini mengiringi dugaan pembengkakan anggaran atau mark-up senilai sekitar Rp 1,8 miliar pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026 di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kabupaten Lampung Selatan.
Sorotan utama tidak lagi semata tertuju pada deretan angka di dokumen anggaran, melainkan pada sikap dua orang paling bertanggung jawab di daerah in : Bupati Radityo Egi Pratama dan Wakil Bupati Syaiful Anwar.
Hingga berita ini disusun, keduanya belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi yang dikirimkan awak media melalui saluran WhatsApp. Tidak ada penjelasan, tidak ada penunjukan juru bicara resmi, tidak pula pernyataan sikap atas temuan yang telah beredar di ruang publik. Pesan telah terkirim; jawaban tak pernah datang.
Melihat fenomena ini, Koalisi Jurnalis dan Aktivis (Kojak) Provinsi Lampung menilai, kebisuan pucuk pimpinan daerah itu membentuk pola yang sejalan dengan sikap bawahannya. Sebelumnya, Kepala BPPRD Iwan Chandara Gautama disebut enggan menyampaikan perinci penggunaan anggaran yang dikelolanya, dengan dalih bahwa dokumen tersebut merupakan “rahasia negara” yang tidak boleh diakses sembarang orang. Tiga sikap, satu muara, setali tiga uang, tertutup.
Kojak memandang, klarifikasi yang disampaikan Kepala BPPRD justru melahirkan pertanyaan yang lebih besar ketimbang jawaban. Alih-alih meredakan kecurigaan, penjelasan tersebut dinilai meninggalkan celah logika yang lebar—terutama karena tidak disertai rincian realisasi belanja yang dapat diuji publik.
Dalam kondisi demikian, Kojak menilai diamnya Bupati dan Wakil Bupati bukan sekadar persoalan komunikasi, melainkan juga persoalan tanggung jawab struktural. Sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah, kepala daerah tidak dapat sepenuhnya menyerahkan urusan akuntabilitas kepada pejabat eselon di bawahnya.
Dari rangkaian peristiwa yang dihimpun, setidaknya terdapat tiga hal yang menjadi catatan kritis atas respons pimpinan daerah.
Pertama, absennya klarifikasi resmi. Isu yang menyangkut dugaan penyimpangan anggaran miliaran rupiah telah menjadi konsumsi publik. Dalam tata kelola pemerintahan yang sehat, situasi semacam ini lazim dijawab dengan pernyataan resmi—entah berupa bantahan berbasis dokumen, penjelasan teknis, atau komitmen pemeriksaan internal. Tidak satu pun dari opsi itu muncul.
Kedua, tidak adanya koreksi atas dalih “rahasia negara”. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menempatkan informasi mengenai pengelolaan keuangan daerah sebagai informasi yang pada prinsipnya terbuka, dengan pengecualian yang diatur ketat. Dokumen perencanaan dan pertanggungjawaban anggaran bukan kategori rahasia yang dapat ditutup atas penilaian subjektif seorang pejabat. Ketika dalih tersebut dibiarkan berdiri tanpa koreksi dari atasan, yang terbaca publik adalah pembenaran secara diam-diam.
Ketiga, tidak adanya langkah pengawasan yang diumumkan. Publik tidak memperoleh informasi apakah Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah telah memerintahkan Inspektorat melakukan telaah atau audit atas pos-pos yang disorot. Ketiadaan informasi ini memperlebar jarak antara pemerintah daerah dan warganya.
Perlu ditegaskan, seluruh temuan yang disampaikan Kojak masih berstatus dugaan. Belum ada hasil audit resmi maupun putusan hukum yang menyatakan terjadi penyimpangan. Justru karena itulah, klarifikasi terbuka dari pimpinan daerah menjadi penting—bagi kepentingan publik, sekaligus bagi kepentingan pemerintah daerah itu sendiri untuk memulihkan kepercayaan.
Sebagai latar, berikut pokok-pokok temuan yang disampaikan Kojak Lampung dan menjadi dasar pertanyaan publik:
1. Penginapan perjalanan dinas ke DKI Jakarta.
Kojak menyoroti alokasi penginapan bagi pejabat Eselon IV untuk 3 orang, 3 hari, dalam 5 kali kegiatan, yang disebut mencapai Rp 93.555.000. Dengan asumsi tarif Rp 621.000 per orang per hari, perhitungan sederhana (3 × 3 × 5 × Rp 621.000) menghasilkan angka Rp 27.945.000—terpaut Rp 65.610.000 dari nilai yang dipersoalkan.
BPPRD membantah keberadaan nilai anggaran tersebut dalam APBD maupun Perubahan APBD 2026. Pihak BPPRD juga menyatakan angka Rp 621.000 merupakan standar penginapan Eselon IV untuk wilayah dalam Provinsi Lampung merujuk PMK Nomor 32 Tahun 2025, sementara Pemkab Lampung Selatan berpedoman pada Peraturan Bupati Nomor 19.1 Tahun 2026.
Kojak mempersoalkan dua hal: dugaan kekeliruan pemaknaan cakupan PMK yang mengatur standar biaya perjalanan dinas dalam negeri secara umum, dan ketiadaan rincian yang dapat memverifikasi bantahan tersebut. Hingga kini, dokumen pembanding yang diminta tidak dibuka.
2. Penginapan untuk penagihan pajak daerah.
Pos 8 orang × 3 hari × 1 kegiatan dianggarkan Rp 19.092.000, sementara perhitungan normatif yang digunakan Kojak berada di angka Rp 17.658.000. Selisihnya relatif kecil, namun Kojak memandangnya sebagai indikasi pola penyusunan anggaran yang longgar dan tidak berbasis kebutuhan riil.
3. Pemeliharaan kendaraan dinas roda empat.
Alokasi Rp 240.100.000 untuk 5 unit selama satu tahun dipersoalkan karena melampaui perhitungan standar Rp 37.020.000 per unit, atau Rp 185.100.000 untuk 5 unit—selisih sekitar Rp 55 juta.
BPPRD menjelaskan bahwa nilai tersebut tidak hanya untuk 5 unit roda empat, melainkan juga mencakup 15 unit kendaraan roda dua, 1 unit genset, serta kewajiban pajak kendaraan operasional. Namun Kojak menyebut data yang mereka telusuri menunjukkan pos pemeliharaan kendaraan roda dua telah memiliki alokasi tersendiri sebesar Rp 73.500.000. Perbedaan pembacaan struktur anggaran inilah yang belum menemukan titik terang karena rincian tidak dibuka.
4. Belanja bahan kegiatan kantor (ATK) Rp 1.590.461.000. BPPRD menyatakan belanja tersebut menopang 2 program, 8 kegiatan, dan 40 sub-kegiatan untuk mengejar target pendapatan pajak daerah Rp 274.618.000.000. Kojak tidak mempersoalkan target pendapatan itu, melainkan mempertanyakan realisasi riil belanja yang hingga kini tidak dirinci.
Argumen bahwa “pagu anggaran bukan nilai mutlak yang harus dihabiskan” secara normatif benar. Namun justru argumen itulah yang menuntut keterbukaan data realisasi: jika tidak habis, berapa sisanya, dan ke mana sisa itu bermuara?
Kojak Lampung menegaskan bahwa tuntutan mereka sederhana dan tidak melampaui kewenangan publik: buka datanya, jelaskan angkanya, dan jawab pertanyaannya.
Kojak mendorong Bupati Lampung Selatan untuk memberikan pernyataan resmi, memerintahkan pembukaan rincian anggaran dan realisasi sesuai ketentuan keterbukaan informasi, serta menugaskan Inspektorat melakukan pemeriksaan atas pos-pos yang dipersoalkan. Apabila ditemukan penyimpangan, penanganannya diserahkan kepada aparat berwenang; apabila tidak ditemukan, hasil pemeriksaan itu menjadi bantahan paling kuat bagi pemerintah daerah.
Sebaliknya, membiarkan persoalan menggantung tanpa jawaban hanya akan memperpanjang usia kecurigaan—dan mengikis modal kepercayaan yang tidak dapat dibeli dengan angka surplus pendapatan sebesar apa pun.
Narasi efisiensi belanja yang digaungkan pemerintah pusat menuntut pembuktian di tingkat daerah, bukan sekadar pengulangan slogan. Dalam kerangka itu, keterbukaan bukan pilihan reputasional, melainkan kewajiban hukum.
Hingga berita ini diturunkan, konfirmasi kepada Bupati Radityo Egi Pratama, Wakil Bupati Syaiful Anwar, dan Kepala BPPRD Iwan Chandara Gautama masih menunggu jawaban. Redaksi membuka ruang hak jawab dan hak koreksi seluas-luasnya, dan akan memuat penjelasan resmi secara berimbang begitu diterima. (Tim/Red)