LAMPUNG SELATAN . Jejakkriminalnews.com
Kemenangan Koko Nugroho dalam Pemilihan Kepala Desa Pergantian Antarwaktu (Pilkades PAW) Desa Kertosari, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Lampung Selatan, kini menjadi sorotan. Pasalnya, muncul dugaan praktik politik uang yang mencuat melalui tiga rekaman video pengakuan warga.
Redaksi jejakkriminalnews.com menerima tiga rekaman video yang masing-masing memuat pengakuan warga mengenai dugaan pemberian uang sebesar Rp200.000 yang disebut bertujuan memengaruhi pilihan dalam kontestasi pemilihan kepala desa tersebut.
Dalam rekaman pertama, seorang perempuan terlihat memperlihatkan dua lembar uang pecahan Rp100.000. Sambil menunjukkan uang tersebut, ia mengaku didatangi seseorang yang memberikan uang agar memilih Koko Nugroho.
“Tadi ada orang ke sini kasih duit Rp200 ribu, katanya suruh milih Koko. Ini duitnya,” ujarnya dalam rekaman video.
Pengakuan serupa muncul dalam rekaman kedua. Seorang perempuan lanjut usia mengaku didatangi seseorang yang memberikan uang sebesar Rp200.000 dengan maksud agar dirinya memilih salah satu calon kepala desa.
Sementara itu, rekaman ketiga memuat pengakuan seorang laki-laki lanjut usia yang menyebut dirinya didatangi langsung oleh seseorang yang ia sebut sebagai calon nomor urut 1, yang kini dinyatakan memperoleh suara terbanyak.
“Eko sendiri yang memberikan Rp200 ribu, ini duitnya masih ada,” ujarnya menggunakan bahasa daerah.
Pernyataan dalam rekaman ketiga tersebut menjadi bagian penting yang perlu ditelusuri lebih lanjut. Sebab, warga tersebut secara langsung menyebut nama Eko sebagai orang yang diduga menyerahkan uang.
Namun, redaksi masih perlu memastikan identitas orang yang dimaksud dengan nama Eko, termasuk apakah yang bersangkutan benar merujuk kepada Koko Nugroho.
Ketiga rekaman tersebut telah diterima redaksi sebagai bahan penelusuran jurnalistik. Meski demikian, keaslian video, identitas pihak yang terlibat, waktu penyerahan uang, serta tujuan pemberian masih membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak terkait.
KOKO NUGROHO UNGGUL DENGAN 68 SUARA
Berdasarkan hasil penghitungan suara Pilkades PAW Desa Kertosari, calon nomor urut 1, Koko Nugroho, memperoleh 68 suara.
Ia mengungguli Sarwadi yang meraih 42 suara, sedangkan Siswo Handoko memperoleh 37 suara. Panitia juga mencatat dua suara tidak sah dari total 149 suara yang masuk.
Dengan hasil tersebut, Koko Nugroho unggul 26 suara dari Sarwadi.
Proses penghitungan suara berlangsung di Aula Balai Desa Kertosari sekitar pukul 13.00 WIB, Rabu (11/11/2026).
Hasil pemilihan yang semula berlangsung lancar tersebut kini menjadi perhatian publik setelah munculnya sejumlah pengakuan warga mengenai dugaan pemberian uang yang dikaitkan dengan pilihan terhadap calon tertentu.
JIKA TERBUKTI, DUGAAN POLITIK UANG HARUS DITINDAKLANJUTI
Dugaan pemberian uang untuk memengaruhi pilihan dalam Pilkades PAW bukan persoalan sepele. Praktik semacam itu berpotensi mencederai prinsip demokrasi, khususnya kebebasan masyarakat dalam menentukan pilihan tanpa tekanan maupun imbalan.
Pemilihan kepala desa antarwaktu memiliki mekanisme tersendiri melalui Musyawarah Desa. Karena itu, penanganan dugaan pelanggaran harus mengacu pada ketentuan hukum pemerintahan desa dan peraturan teknis daerah yang berlaku.
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Desa, menjadi landasan hukum yang perlu diperhatikan.
Pasal 43 PP Nomor 16 Tahun 2026 mengatur mekanisme pemilihan kepala desa antarwaktu melalui Musyawarah Desa, termasuk pelaksanaan pemilihan, pengesahan calon terpilih, pelaporan kepada BPD dan bupati, hingga proses pengangkatan serta pelantikan.
Dalam konteks ini, pemerintah daerah dan panitia pemilihan perlu memastikan setiap pengaduan yang disertai bukti ditindaklanjuti melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Perlu ditegaskan bahwa ketentuan pidana politik uang dalam Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pilkada tidak dapat serta-merta diterapkan terhadap Pilkades. Penentuan ada atau tidaknya tindak pidana harus didasarkan pada unsur perbuatan dan ketentuan hukum yang relevan.
DINAS PMD DAN PANITIA DIMINTA BERIKAN PENJELASAN
Sebelumnya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Lampung Selatan, Rendi Eko Supriyanto, S.ST.P., menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan Pilkades PAW Desa Kertosari.
Ia mengatakan, tim monitoring pemerintah daerah bersama Asisten Ekonomi dan Pembangunan serta perwakilan Kesbangpol turut memantau langsung jalannya pemilihan.
Menurutnya, proses pemungutan hingga penghitungan suara berlangsung lancar dan damai.
“Alhamdulillah, kami tadi bersama tim monitoring beserta Bu Asisten Ekobang, juga dari perwakilan Kesbangpol, memonitor pelaksanaan ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan damai,” ungkap Rendi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam konteks kelancaran pelaksanaan pemilihan. Sementara itu, munculnya rekaman pengakuan warga mengenai dugaan pemberian uang merupakan persoalan berbeda yang membutuhkan klarifikasi tersendiri.
Atas munculnya dugaan tersebut, Dinas PMD, Camat Tanjung Sari, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta panitia Pilkades PAW diminta memberikan penjelasan mengenai mekanisme pengaduan dan langkah yang akan ditempuh apabila terdapat laporan dugaan pelanggaran.
Koko Nugroho selaku calon nomor urut 1 sekaligus pemenang pemilihan juga perlu diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi atas tuduhan yang muncul dalam rekaman tersebut.
JANGAN BIARKAN DUGAAN INI MENGGANTUNG
Ada sejumlah pertanyaan mendasar yang kini membutuhkan jawaban.
Siapa sebenarnya orang yang menyerahkan uang Rp200.000 kepada warga tersebut? Apakah pemberian uang itu benar-benar dimaksudkan untuk memengaruhi pilihan dalam Pilkades PAW? Apakah terdapat saksi lain yang mengetahui penyerahan uang tersebut? Dan apakah nama Eko yang disebut dalam rekaman ketiga benar merujuk kepada Koko Nugroho?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak boleh dijawab berdasarkan asumsi. Diperlukan pemeriksaan terhadap para pihak, pencocokan keterangan, serta pengamanan bukti rekaman dan uang yang diperlihatkan dalam video.
Jika pengakuan warga terbukti benar, persoalan ini harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, pihak yang disebut juga berhak memperoleh pemulihan nama baik.
Demokrasi desa tidak boleh berhenti pada siapa yang memperoleh suara terbanyak. Integritas proses pemilihan, kebebasan masyarakat menentukan pilihan, dan kepercayaan publik merupakan hal yang sama pentingnya.
Jejakkriminalnews.com akan terus menelusuri persoalan ini dan membuka ruang hak jawab serta klarifikasi bagi Koko Nugroho, panitia pemilihan, pemerintah Kecamatan Tanjung Sa yari, maupun Dinas PMD Kabupaten Lampung Selatan agar persoalan tersebut mendapatkan penjelasan yang berimbang, transparan, dan terang.
(Tim/red)