LAMPUNG SELATAN – Pelaksanaan program revitalisasi di SMAN 1 Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, semakin menuai sorotan. Bukan hanya menyangkut mekanisme pembentukan Panitia Pembangunan Satuan Pendidikan (P2SP), tetapi juga dugaan minimnya pelibatan komite sekolah hingga munculnya pertanyaan mengenai transparansi pengelolaan anggaran bantuan pemerintah.
Berdasarkan keterangan Sumber internal, mengatakan bahwa Komite tidak di libatkan dalam pelaksanaan Program revitalisasi SMAN 1 Tanjung Bintang
Pengakuan tersebut menjadi persoalan serius. Sebab, program revitalisasi merupakan kegiatan yang dalam pelaksanaannya mengedepankan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas, termasuk pelibatan unsur masyarakat dalam P2SP.
Persoalan lain muncul dari keterangan yang menyebutkan bahwa pembentukan P2SP tidak dilakukan melalui pemilihan ulang. Kepengurusan sebelumnya disebut kembali digunakan untuk menjalankan program revitalisasi.
Jika benar demikian, mekanisme pembentukan dan penetapan P2SP patut diperiksa. Apakah susunan kepanitiaan tersebut benar-benar dibentuk sesuai petunjuk teknis, melibatkan unsur masyarakat, serta memberikan ruang partisipasi kepada komite sekolah dan orang tua siswa?
Diduga Kepala Sekolah Terlalu Jauh Masuk dalam Pelaksanaan
Dalam Petunjuk Teknis Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2025, yakni Peraturan Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor M2400/C/HK.03.01/2025, ditegaskan bahwa kepala satuan pendidikan menetapkan P2SP.
Namun, kepala sekolah berkedudukan sebagai penanggung jawab, bukan berarti seluruh fungsi kepanitiaan dapat dikendalikan secara sepihak.
Dalam ketentuan tersebut, P2SP sekurang-kurangnya terdiri atas penanggung jawab, ketua, sekretaris merangkap logistik, bendahara, dan kepala pelaksana.
Unsur P2SP dapat berasal dari kepala satuan pendidikan, ASN, komite sekolah atau orang tua siswa, serta anggota masyarakat yang diutamakan memiliki latar belakang konstruksi.
Lebih lanjut, tugas P2SP mencakup pemilihan dan penetapan jumlah pekerja, pembagian pekerjaan, pengadaan barang dan jasa, pencatatan penerimaan serta pengeluaran keuangan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
Sementara itu, kepala sekolah bersama P2SP memilih dan menetapkan tim teknis yang terdiri atas perencana dan pengawas.
Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pelaksanaan revitalisasi dirancang dengan pembagian fungsi dan tanggung jawab yang jelas.
Karena itu, apabila kepala sekolah justru mengambil alih urusan teknis kepanitiaan, mengatur pengadaan material, atau menentukan pelaksanaan pekerjaan di luar fungsi penanggung jawab, hal tersebut patut diklarifikasi.
Terlebih, sebelumnya muncul keterangan mengenai keterlibatan kepala sekolah dalam pemesanan material serta dana talangan untuk mendukung pekerjaan.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan: apakah kepala sekolah menjalankan fungsi pengawasan dan koordinasi sebagaimana mestinya, atau justru terdapat dugaan kepentingan tertentu yang masuk ke dalam pelaksanaan P2SP?
Pertanyaan tersebut perlu dijawab melalui pemeriksaan dokumen pembentukan panitia, alur pengadaan material, bukti transaksi, serta pembagian kewenangan masing-masing anggota P2SP.
Media Datang, Kepala Sekolah Tidak Ada, Sekuriti Justru Menghalangi
Sorotan semakin bertambah ketika media mendatangi SMAN 1 Tanjung Bintang pada Jumat, 13 November 2026, sekitar pukul 13.20 WIB, untuk meminta konfirmasi langsung terkait pelaksanaan program revitalisasi.
Namun, kepala sekolah tidak berada di tempat. Media kemudian berupaya meminta keterangan kepada pihak yang berada di lingkungan sekolah.
Alih-alih memperoleh penjelasan mengenai kegiatan yang sedang berjalan, awak media justru mendapat respons dari sekuriti sekolah yang membatasi akses untuk masuk dan melakukan konfirmasi.
Sekuriti tersebut menyampaikan sejumlah pernyataan:
“Yang kerja ada, pelaksana tidak ada. Saya mengemban tugas tanpa pimpinan. Kalau saya masukin kalian, saya yang ditanya, jadi tidak bisa masuk. Mungkin lain hari saja.”
Bahkan, sekuriti tersebut juga melontarkan pernyataan:
“Anda kan tamu tidak diundang.”
Pernyataan tersebut menjadi catatan tersendiri dalam upaya media memperoleh informasi mengenai penggunaan anggaran revitalisasi.
Muncul pertanyaan, apakah sikap sekuriti tersebut merupakan inisiatif pribadi dalam menjalankan tugas pengamanan, atau terdapat arahan tertentu dari pihak sekolah?
Hal ini perlu diklarifikasi kepada kepala sekolah. Sebab, kegiatan revitalisasi bukanlah kegiatan pribadi kepala sekolah maupun kepentingan internal seseorang. Program tersebut menggunakan bantuan pemerintah yang bersumber dari keuangan negara dan harus dapat dipertanggungjawabkan.
Media tentu memahami adanya tata tertib dan prosedur kunjungan di lingkungan sekolah. Namun, prosedur tersebut semestinya tidak menjadi alasan untuk menutup ruang konfirmasi mengenai penggunaan anggaran publik.
Anggaran Rp629 Juta, Transparansi Dipertanyakan
SMAN 1 Tanjung Bintang menerima bantuan program revitalisasi dengan nilai anggaran sekitar Rp629 juta.
Dengan nilai bantuan tersebut, publik berhak mengetahui bagaimana proses pembentukan P2SP, siapa saja yang terlibat, bagaimana pengadaan material dilakukan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pekerjaan, serta bagaimana pengawasan dan pertanggungjawaban keuangannya.
Terlebih, berdasarkan keterangan sumber bahwa Komite tidak mengetahui adanya program tersebut, sementara kepengurusan P2SP disebut menggunakan susunan tahun sebelumnya tanpa pemilihan kembali.
Kondisi ini bukan sekadar persoalan administrasi. Hal tersebut menyangkut prinsip partisipasi masyarakat dalam program pembangunan fasilitas pendidikan.
Jejak kriminal news.com akan meminta klarifikasi kepada kepala SMAN 1 Tanjung Bintang, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, serta pihak kementerian terkait mengenai mekanisme pembentukan P2SP dan pengawasan pelaksanaan revitalisasi tersebut.
Apabila ditemukan ketidaksesuaian antara dokumen kepanitiaan, pelaksanaan pekerjaan, dan penggunaan anggaran, persoalan ini patut ditindaklanjuti oleh instansi pengawas yang berwenang.
Hingga berita ini diterbitkan, media masih membuka ruang hak jawab dan klarifikasi dari kepala sekolah maupun pihak terkait.*(Tim)